 |
| Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulteng saat melaksanakan kegiatan pemantauan, sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. |
InfoBaru, Palu – Dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan pemantauan bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 3 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan dan menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pemantauan ini merupakan implementasi dari program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berani Nambaso, yang menekankan pentingnya penguatan sektor ketahanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Rustam Arifuddin.SAg,M,Si, didampingi Sekretaris Dinas serta sejumlah pejabat teknis. Sementara dari BPBJ, hadir tim pendamping teknis yang melakukan evaluasi langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pangan.
Dalam keterangannya seusai kegiatan, Plt. Kadis Rustam Aripuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk terus membuka ruang pemantauan dan evaluasi bersama BPBJ demi terwujudnya pengadaan yang bersih, efisien, dan tepat sasaran. Ini adalah bagian dari upaya kami mendukung agenda reformasi birokrasi di sektor pangan,” ujar Rustam.
Ia juga menekankan bahwa pengadaan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah, terlebih di tengah tantangan dinamika harga dan distribusi pangan nasional.
Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh praktik baik dalam membangun sinergi antarorganisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.